haji

Oleh :  Tim Kajian  Iqtishad Consulting

Belakangan ini isu dana talangan haji menjadi perbincangan hangat di media-media massa, termasuk di forum-forum diskusi dan seminar. Hal itu dipicu oleh keinginan Kemenag dalam hal ini  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  yang mewacanakan untuk  meninjau ulang (melakukan kajian) atas produk dana talangan haji dan merencanakan untuk melarangnya. Sikap Kemenag ini mengemuka agaknya disebabkan banyaknya kalangan yang mempertanyakan isu dana talangan haji.

Dalam rangka itu ada sebuah artikel yang diturunkan berjudul Talangan Haji  di harian Republika, 28 Januari 2013 yang lalu. Artikel itu sangat perlu ditanggapi karena ada  beberapa alasan dan pemikirannya yang perlu diklarifikasi (kalau tak ingin mengatakan  diluruskan) secara syariah.

Setidaknya ada empat isu yang diangkat oleh ssi penulis yang dapat kami lihat terkait dana talangan haji, yaitu:.

Pertama, isu tentang istita’ah (kemampuan) dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam kajian fikih Islam, harus dibedakan antara syarat wajib haji dan syarah sah haji. (Dalam artikelnya Bapak Anggito tidak membedakannya). Salah satu syarat wajib haji adalah istita’ah, yaitu kemampuan calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat wajib haji lainnya ialah, beragama Islam, merdeka (bukan hamba), serta baligh dan berakal (mukallaf). Ulama sepakat bahwa istita’ah adalah syarat wajib haji, bukan syarat sah haji.

Para ulama mazhab umumnya mempunyai pendapat yang relative sama dalam merumuskan definisi istita’ah. Wahbah Az-Zuhaily, sudah merangkum semua pendapat ulama mazhab tentang definisi istita’ah tersebut. Menurutnya Ulama Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Habilah merumuskan bahwa  istitha’ah terdiri dari  tiga unsur, pertama  istitha’ah dari segi fisik/badan (sehat badan/al-istitha’ah al-badaniyah); haji tidak wajib bagi muslim yang sakit dan yang sudah renta; Kedua,  istitha’ah dari segi harta (al-istitha’ah al-maliyah); yaitu harus memiliki harta yang cukup untuk bekal selama melakukan ibadah haji, bekal untuk memenuhi kebutuhan pangan (makan-minum), sandang (pakaian), maupun papan (tempat tinggal dan kendaraan); dan Ketiga,   istitha’ah dari segi keamanan (al-istitha’ah al-amaniyah); yaitu perjalanan menuju Mekkah aman, yakni aman dari gangguan kejahatan dan tidak keadaan perang yang membahayakan jiwa. Cuman mazhab Syafi’iyah menambahkan (menguraikan) cakupan istititah lebih detail, yaitu adanya kenderaan, persediaan makanan di jalan, harus ada muhrim atau suami  bagi wanita, dan imkan taysir (kemungkinan perjalanan dan pelaksanaan haji itu mudah).

          Untuk memahami lebih dalam makna istita’ah, perlu difahami hasil fatwa Ijtimak Ulama MUI tentang Dana Talangan Haji dan Istita’ah  di Cipasung tahun 2012. Menurut keputusan fatwa tersebut, Istitha‘ah merupakan syarat wajib haji (syarth al-wujub), bukan syarat sah haji (syarth al-shihhah). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut madharat bagi dirinya atau orang lain, maka tidak diperbolehkan.

          Berdasarkan fatwa tersebut, istita’ah dapat diusahaka oleh calon jama’ah haji. Usahanya dan upayanya menuju istita’ah haji, adalah suatu usaha yang disanggupinya secara financial.  Kesimpulan saya yang didasarkan fatwa di atas sejalan dengan pandangan Proffesor Jaih Mubarak, yang disampaikannya pada forum Ijtimak Tsanawi DSN MUI Desember 2012 di Jakarta, yang diikuti sekitar 140 ulama dan guru besar syariah  se Indoensia. Menurutnya istitha’ah untuk melakukan haji bukan sesuatu yang taken for granted  (taqdir semata); akan tetapi bisa diusahakan / diupayakan;. Salah satu usaha untuk mendapatkan porsi haji adalah dengan cara mencicil biaya ibadah haji tersebut  sebelum berangkat. Ketika mau berangkat haji, seluruh cicilannya sudah lunas dan istita’ah financial sudah terpenuhi.

 Dengan demikian kepergian jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi berhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat, cuman untuk mendapatkan seat dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana tangan haji tersebut.

Bank syariah  boleh melakukan talangan haji karena memang dibutuhkan (hajat) oleh umat. Talangan haji diberikan bagi orang-orang yang sebenarnya mampu membayar atau melunasinya. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak mampu secara finansial

 Jadi tidak benar, anggapan sang penulis artikel tersebut, bahwa seseorang yang ditalangi itu  belum mampu (istita’ah) secara financial dan dengan kata lain orang yang belum mampu tersebut sebetulnya belum wajib baginya untuk berhaji.

Tidak tepatnya pendapat Bapak Anggito tentang istita’ah calon haji, selain bertantangan dengan fatwa Ulama MUI 2012 yang dihadiri lebih dari 700 ulama, juga di didukung oleh kajian ilmiah Prof.Dr. Jaih Mubarak dan mitranya Dr.Maulana Hasanudin. Guru Besar UIN Bandung itu mengatakan bahwa hutang (qardh) calon jamaah haji itu sudah dilunasi  terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan melunasi ONH kepada pemerintah (Kementerian Agama); dengan demikian, istitha’ah bagi yang bersangkutan betul-betul sempurna; meskipun harus diakui bahwa tidak  ada dalil yang menyatakan bahwa ongkos haji harus bukan berupa utang (yang belum dibayar).  Hanya dari segi syarat wajib, orang tersebut  belum termasuk orang yang diwajibkan melaksanakan haji; tetapi dengan haji seperti itu, seseorang sudah memenuhi rukun Islam yang kelima.

           Kesimpulannya, sebetulnya istita’ah nasabah yang berangkat haji melalui effort talangan haji, betul-betul sempurna, maaf sekali lagi diulang, betul betul sempurna. Jadi keliru sekali pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang yang ditalangi biaya hajinya  belum mampu (istita’ah) melaksanakan haji .

Bahkan seandainya, jamaah haji sudah berangkat haji  dan masih menyisakan hutang biaya haji, tetapi dia sanggup membayar hutangnya itu (karena adanya harta yang lain atau jaminan), maka hajinya sah. Hampir semua ulama dunia berfatwa seperti itu, bahkan mungkin semua ulama, karena belum ditemukan ada pendapat yang membatalkan sahnya haji, karena jamaah haji meninggalkan hutang. Selain itu harus diakui bahwa tidak  ada dalil yang menyatakan bahwa ongkos haji harus bukan berupa utang.  Namun saja dari segi syarat wajib, orang tersebut belum termasuk wajib melaksanakan haji; Harap digarisbawahi, meskipun belum wajib haji, hajinya hukumnya sah.  Inilah bedanya syarat wajib dengan syarat sah.

 Meskipun demikian, Saya saat ini belum menyetujui calon jamaah haji  berhutang dalam  biaya ONH, dimana hutangnya baru dibayar setelah pulang dari ibadah haji, sekalipun hal itu tidak dilarang syariah asalkan jamaah itu sanggup membayar.  Begitulah ketatnya fikih kita di banding fikih dari ulama-ulama Negara muslim lainnya. Maka alangkah anehnya jika kementerian agama melarang dana talangan haji dimana calon haji sudah mampu (istita’ah) ; tidak berhutang ketika berangkat haji, sementara para ulama dunia malah lebih jauh membolehkan berhutang dalam membiayai haji, dimana hutangnya baru dibayar setelah mereka kembali dari tanah suci asalkan  mereka mampu membayarnya karena ada gajinya, atau perusahaannya yang produktif  atau harta jaminan yang lain.

 Berikut akan dipaparkan pendapat ulama tentang biaya haji yang berhutang. Syaikh Abu Al Abbas, anggota Majlis Fatwa Jamiah Al Azhar Al Syarih, Kairo) berfatwa

 

وأضاف: قضية الاستدانة مختلف فيها بين العلماء فقد أجازوها عندما يكون للإنسان مال ليس في يديه ومضمون عودته، ففي هذه الحالة ليست القضية هنا الاستطاعة وعدمها وانما هو مالك لمال قد لا يستطيع أن يتملكه في لحظة وجوب الحج مثل بعض التجار الذين لهم أموال طائلة في الأسواق وعند العملاء أو بعيدة عنهم. لكن الآخرين قالوا إن استدان الانسان وهو لا يملك المال فإنهم كرهوا الأمر كراهية تحريمية لأن الحاج سيترك أولاده فقراء ثم يزيد عليهم هم الدين في أمر لا يعلم العودة منه الا الله، وقد يموت هناك وقد لا يستطيع السداد بعد العودة وهنا خرج عن مفهوم الآية: “لمن استطاع إليه سبيلا” ولذلك فإن الأمر يختلف من شخص لآخر فإن كان الانسان قادرا على السداد وعنده مايملك من عقارات أو أرض أو أموال يمكن ردها إليه فلا مانع من الاستدانة، أما اذا كان لا يستطيع فإن عمله لا يرضاه الاسلام.

(الشيخ عادل أبوالعباس -عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف)

 

 

 : “Persoalan hutang dalam menunaikan haji diperselisihkan di antara para ulama, dan mereka membolehkan bagi mereka yang memiliki harta namun demikian tidak berada di tangan, dan dalam situasi  ini persoalan yang timbul bukan masalah istitha’ah ataupun tidaknya, namun demikian pemilik harta tidak menguasai hartanya pada saat waktu penunaian haji tiba, seperti para pebisnis yang memiliki harta yang tersebar di pasar dan para pekerja atau hartanya jauh dari mereka……….”Dan jika seseorang mampu untuk membayar hutang dan sementara dia memiliki harta seperti pekarangan, tanah, atau jenis harta lain yang memungkinkan baginya untuk mengembalikan hutang maka tidak ada larangan baginya untuk berhutang dalam menunaikan hajinya, adapun jika dia diprediksi tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya maka hal demikian tidak diridhai Islam”.

 DR. Ahmad Mahmud Karimah, Ustadz ilmu-ilmu syariah, Jamiah Azhar Mesir), mengatakan

 اختلف أهل العلم في صفة وجوب الحج هل هو على الفور أم التراخي وجمهور الفقهاء يرجح الرأي القائل بالتراخي ومن هنا منعوا الاستدانة لأجل الحج، بينما يرى المالكية ان الحج يجب على الفور حتى ولو بالاستدانة وبيع شيء للوفاء بالحج، وعلى ضوء هذا فالاستدانة لأجل الحج ليست ملزمة وليست ممنوعة بل حسب قدرات وإمكانيات كل إنسان، فمن وجد في نفسه المقدرة على سداد الدين من دون أن تلحقه مشقة فادحة فلا بأس، ومن تسببت له الاستدانة في مشقة فادحة أو أضافت عليه أعباء فلا داعي لها فالناس أدرى بأمور دنياهم.

(الدكتور أحمد محمود كريمة -استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر)

 

 “Para ulama berselisih pendapat tentang sifat dari kewajiban haji, apakah dia termasuk sesuatu yang wajib dan segera ditunaikan (faur) atau tidak (tarakhy). Mayoritas ulama menguatkan pendapat bahwa haji kewajiban yang bersifat tarakhy dan bukan faur, berdasarkan hal tersebut, mereka melarang berhutang untuk menunaikan ibadah haji, sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa ibadah haji merupakan kewajiban yang bersifat segera (faur), walaupun dengan cara berhutang sekalipun atau menjual sesuatu untuk menunaikannya. Atas dasar inilah, berhutang untuk menunaikan ibadah haji bukan sesuatu yang dianjurkan atau pun dilarang, namun demikian disesuaikan dengan kemampuan dan situasi dan kondisi masing-masing individu, dan barang siapa yang berkemampuan untuk membayar hutang tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti maka mubah hukumnya untuk hal tersebut, dan sebaliknya jika seseorang merasa kesulitan dan berat dikarenakan berhutang untuk ibadah haji, maka tidak wajib baginya undangan haji, dan manusi lebih memahami tentang perkara dunianya”. 

 Pernyataan yang perlu digarisbawahi dari fatwa di atas, pertama, barang siapa yang berkemampuan untuk membayar hutang tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti maka mubah hukumnya untuk hal tersebut. Kedua, Maliki berpendapat bahwa ibadah haji merupakan kewajiban yang bersifat segera (faur), walaupun dengan cara berhutang sekalipun atau menjual sesuatu untuk menunaikannya. Atas dasar inilah, berhutang untuk menunaikan ibadah haji bukan sesuatu yang dianjurkan atau pun dilarang. Karena itu alangkah anehnya jika kementerian agama melarang  dana talangan haji yang tidak menyisakan hutang bagi calon haji. Padahal menurut para ulama, jangankkan  dana talangan haji, berhutang untuk melaksanakan haji saja dibolehkan.

 Bahkan Wahbah az-Zuhaily memiliki pandangan yang lebih jauh tentang biaya haji :

 

 “Dan tidak wajib hukumnya menunaikan ibadah haji dengan cara berhutang walaupun dari orang tuanya jika tidak dapat diharapkan kembali hutangnya, dan begitu juga tidak berlaku dari suatu pemberian, baik dari hibah maupun sedekah tanpa adanya permintaan…..”.

(Prof. Wahbah Azuhaili: Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Juz 3, hal. 28).

 Berdasarkan pandangan Wahbah tersebut terlihat jelas bahwa jika hutang itu diharapkan bisa dibayar di masa depan, maka boleh hukumnya berhutang untuk membiayai ongkos perjalanan haji.

 Lebih jauh Wahbah az-Zuhayli menjelaskan sebagai berikut :

  “Aspek istitha’ah dapat terwujud dengan kemampuan untuk dapat sampai di Mekah,  walaupun dengan menjual sesuatu, baik binatang ternak, pekarangan, kitab-kitab ilmu, alat & perkakas dan sejenisnya, dan bahkan sekalipun berpotensi menjadi faqir setelah menunaikan ibadah hajinya…..”. (Prof. Wahbah Azuhaili: Al Fiqh Wa Adillatuhu, Juz 3, hal. 29)

 Prof. DR Ahmad Al haji Al Kurdi, anggota lajnah fatwa negara Kuwait memberikan fatwa ketika ditanya tentang hukumnya berhaji dengan cara hutang sbb.:

 

فالحج بالدين جائز، على أن توفي الدين لمن استدنت منه عند رجوعك من الحج حين توفر المبلغ المستدان
ولمن يقرضكك أجر أيضا على إقراضه هذا المال إن شاء الله تعالى

  ‘Berhaji dengan cara hutang boleh hukumnya.  Yang  jelas dia harus mampu mengembalikan hutangnya ketika kembali dari tanah suci dan ketika telah memiliki  uang untuk membayarnya. Dan bagi siapa yang telah meminjamkan hartanya kepada saudaranya (qardh), baginya pahala atas qardh yang diberikan insyaallah ta’ala”.

 Dari penjelasan fatwa –fatwa ulama dunia  tersebut tampak dengan jelas bahwa berhaji dengan cara berhutang hukumnya boleh, tidak ada dalil yang melarangnya. Berhutang itu tidak mengugurkan sahnya ibadah haji. Bank-bank  syariah di Indonesia, tidak memberikan hutang kepada calon jama’ah yang berangkat haji, melainkan hanya memberikan talangan untuk mendapatkan porsi haji,   kalau kita gunakan qiyas awlawi dalam ilmu ushul fiqh, maka dapat dirumuskan, “Berhutang untuk melaksanakan haji saja dibolehkan, apalagi hanya talangan, yang sudah dilunasi sebelum jamaah haji berangkat.

 Kedua, isu waiting list (waktu tunggu) yang panjang.  Pandangan yang mengatakan dana talangan haji akan memperpanjang daftar tunggu haji, sebenarnya bukan masalah dan bukan merupakan alasan  yang kuat untuk melarang / menghentikan dana talangan haji. Kalau dirata-ratakan seluruh daerah di Indonesia, daftar tunggu jamaah haji Indonesia sekitar 9 tahun-12 Tahun atau 15 Tahun, Bandingkan dengan Malaysia yang waiting list-nya sudah 35  tahun. Fakta ini langsung saya dengar dari presentasi Pejabat Tabungan Haji Malaysia ketika Seminar Nasional tentang Pengeloaan Dana Ummat dengan Prinsip Ekonomi Syariah di  Hotel Sultan, Jakarta, 29 Januari 2013 yang lalu. Harapan kita agar semua pihak terutama kementerian agama melihat fakta perbandingan yang jauh ini. Jadi waiting list yang 10 atau 15 tahun jauh lebih singkat dibanding Malaysia yang sudah 35 tahun  dan Negara Muslim lainnya. Seandainya daftar tunggu haji kita sudah seperti Malaysia, mungkin talangan haji kita bisa ditinjau kembali.

Selain perbandingan itu, kita perlu menggunakan logika ushul fiqh, mana lebih maslahah meneruskan dana talangan haji dibanding menghentikanya ?. Dalam analisis kami, melarang dana talangan haji  malah justru  akan banyak merugikan umat, merugikan pemerintah, bangsa dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Larangan haji akan menghilangkan kemudahan dan keringanan bagi calon jamaah haji. Padahal prinsip ini azas utama syariah. Larangan talangan haji akan menghilangkan banyak sekali kemaslahatan dan sekaligus menggembosi pertumbuhan bank-bank syariah, yang sudah lama digagas para ulama dan cendikiawan muslim, ICMI, MUI dan ormas-ormas  Islam.

 “Saya setuju dengan pernyataan K.H Ma’ruf Amin, Kalau ada larangan memberi talangan dengan alasan memperpanjang antrian, alasan  itu tidak tepat dan tidak benar. Menurut saya alasan itu terlalu mengada-ada. Antrian panjang sebenarnya tidak menjadi problem jika dibandingkan dengan Mal;aysia dan Negara muslim lainnya. Oleh karena  antrian itu tidak menjadi masalah, jangan dipermasalahkan. Seandainya dianggap problem, maka solusinya bukan dengan melarang dana talangan haji, tetapi bisa dengan menaikkan setoran awal, memperketat dana talangan haji dan atau menambah quota. Membuat kebijakan negara menyangkut rakyat banyak hendaklah dengan petimbangan yang matang dan wawasan yang luas.

Ketiga isu ujrah. Yang dimaksudkan dengan ujrah di sini adalah upah yang diterima bank syariah sebagai imbalan atas jasa layanan pembiayaan pengurusan haji. Dengan demikian ijarah dalam konteks ini bukan bermakna sewa, sebab tidak ada benda yang disewakan, karena itu adalah keliru pernyataan artikel Anggito yang  menyebut Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah sebagai ambigu.  Dalam artikel itu Anggito menulis seperti ini  “Selain itu, jika kita lihat Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, dana talangan haji ini bisa dikatakan sedikit ambigu dalam penerapannya. Akad ijarah pada dasarnya merupakan akad penyewaan barang dan sewa atau penyediaan jasa dan upah”. Selanjutnya artikel Anggito menulis, “Sedangkan, dalam penerapan dana talangan haji, bank tidak menyewakan barang apa pun, kecuali uang dianggap sebagai komoditas. Padahal, sudah jelas uang bukan komoditas, berdasarkan prinsip syariah”. Kalimat ini sebenarnya tidak perlu ada dalam artikel tertebut jika Bapak Anggito memahami definisi ijarah, karena ijarah di sini maknanya upah.

Dengan demikian, Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah sedikitpun tidak ambigu, sebagaimana tulisan Anggito karena makna ijarah itu dalam akad talangan haji adalah upah, bukan sewa barang. Banyak masyarakat awam menganggap ijarah bermakna sewa, padahal ijarah itu bermakna dua macam pertama upah-mengupah (jasa), inilah makna utama ijarah, kedua, sewa. Semua  ayat Alquran tentang ijarah,  makna ijarah dalam ayat-ayat itu adalah  upah, bukan sewa.(Baca QS. Albaqarah : 233, Az-Zukhruf :  42, QS. al-Qashash [28]: ayat 26).Dalil-dalil ijarah dari hadits-hadits Nabipun umumnya ijarah dalam makna upah, bukan sewa. Ini menunjukkan bahwa makna asal dan utama ijarah adalah upah, sedangkan sewa adalah makna kedua, karena itu para ulama fikih membagi ijarah kepada dua macam, yaitu ijarah syakhsy dan ijarah ‘ain.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.  Fatwa ini berisi empat poin :

Pertama, dalam pengurusan haji, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000;

Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001;

Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji;

Keempat,  besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Fatwa DSN MUI tentang haji  adalah mengenai pembiayaan pengurusan   ibadah haji. Karena itu, besaran ujrahnya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman (qardh). Biaya ujrah semata-mata disebabkan karena adanya pelayanan bank atas  nasabah dalam mengurusi pendaftaran haji.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara pararel bukan secara ta’alluq, dan bukan pula hybrid muhktalitah, karena kedua akadnya terpisah dan tidak saling berhubungan. Akad ijarah bukan disebabkan adanya qardh, melainkan ijarah atas pelayanan pengurusan haji;  Sedangkan akad qardh adalah akad lain sebagai akad pendukung untuk mendapatkan porsi. Karena itulah judul fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/2002 adalah  tentang  Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, bukan tentang Qardh sebagai talangan haji.

LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan (khidmat) tersebut; Selain itu, bank syariah juga bisa mendapatkan biaya administrasi secara riil cost, sebagaimana kaedah fiqh dan qanun di Mesir (Oktober 2008), yang berbunyi, Yajuzu akhzul ujuri ‘an khidmatil qurudhi, ‘ala an yakuna zalika fi hudud an-nafaqatil fi’liyyah, wa kullu ziyadatin ‘anin nafaqatil fi’ilyyah fahua riba al-muharram syar’an. (Boleh mengambil ujrah atas pelayanan qardh, sepanjang besaran ujrahnya  sebatas biaya riel cost, jika berlebih dari riel cost, maka hal itu menjadi riba yang haramkan secara syariah).

Berdasarkan Undang-Undang syariah tersebut, maka biaya administrasi talangan qardh boleh ditetapkan dan diambil bank syariah, sepanjang jumlahnya sesuai dengan riel cost. Selain biaya admistrasi, bank syariah juga mendapatkan ujrah dari segi lain, yaitu upayanya membantu dan melayani jamaah haji dalam proses pendaftaran dan pengambilan porsi sebagaimana yang dimaksud fatwa DSN No 29/2002

Praktik penetapan ujrah di masing-masing bank berbeda antara satu bank dengan yang lainnya, ada yang murah (terjangkau, wajar)  mungkin ada yang mahal. Tidak banyak bank  syariah melakukan penyimpangan dalam penetapan ujrah dan besarannya. Jika ada bank syariah yang melanggar ketentuan DSN-MUI, maka ke depan hal ini perlu diperbaiki dengan regulasi yang lebih ketat, bukan dengan terburu-buru menghentikan dan melarang program talangan haji. Dalam konteks ini perlu dikutip analogi KH Ma’ruf Amin, “Yang gatal yang mana, yang digaru yang mana”.

Dan jika ada bank syariah yang menetapkan besarnya ujrah tidak wajar  maka regulator bisa menetapkan regulasi tentang besaran ujrah, agar besaran ujrahnya wajar. Jadi solusinya adalah dengan regulasi yang lebih ketat, bukan dengan cara menghentikan dana talangan haji dengan lasan yang tidak jelas.

Keempat Isu setoran yang kecil dan syarat yang ringan. Berdasarkan hasil penelitian Nielson dan survey kami kepada seluruh bank syariah, besaran setoran awal biaya haji berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Kalau ada setoran awalnya yang terlalu kecil, misalnya Rp 500.000,-maka Kemenag dan BI bisa membuat regulasi tentang ini. Jadi, besar kecilnya setoran awal ini sesungguhnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan talangan haji. Masalah-masalah begini seharusnya tidak perlu dipersoalan dan dijadikan alasan untuk melarang talangan haji, karena solusinya tidak terlalu sulit, yaitu dengan membuat regulasi tentang jumlah setoran awal. Kementerian agama seharusnya lebih memprioritaskan manejemen pengelolaan haji agar lebih professional, pelayanan yang memuaskan kepada jamaah menyangkut penginapan, konsumsi serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengembalikan sebagian hasil ONH dana sabah yang belum berakngakat haji, kepada jamaah haji, dan sebagainya.

Kembali kepada syarat yang ringan, Jika pihak Kemenag dan konsultan menilai ada bank syariah yang memberikan setoran awal terlalu kecil, pihak kemenag dan BI bisa membuat aturan agar setoran haji minimal  Rp 5  juta misalnya. Cara ini jauh lebih bijaksana dibanding melarang secara langsung pola talangan haji. Pada uraian selanjutnya akan dipaparkan manfaaat besar dan kemashlahatan besar yang diperoleh jika talangan haji ini diteruskan. Apabila dana talangan haji ini dihentikan, maka umat Islam akan kehilangan maslahah yang jauh lebih besar. Mungkin ada anggapan pihak kementerian agama yang berpandangan bahwa menghentikan talangan haji ini akan mendatangkan maslahah dan menghilangkan mudharat, tetapi harus dipahami dengan baik dan seksama bahwa meneruskan dana talangan haji, jauh lebih maslahah dibanding menghentikan dana talangan haji. Kami akan menjelaskan beberapa kemaslahatan dana talangan haji disbanding menghentikannya.

Selanjutnya perlu menjadi pemikiran, kalau dana talangan haji ini dihapuskan, maka dipastikan banyak orang akan berpindah ke pinjaman KTA  atau multi guna konvensional yang sekarang ini jor-joran dan gampang diperoleh, terutama yang ditawarkan  oleh bank-bank asing. Saat ini bank-bank asing secara massif memasarkan KTA kepada masyarakat, melalui SMS, telephon, dan pemasaran langsung.  Data menunjukkan, upaya bank-bank asing tersebut sukses besar. KTA banyak diambil masyarakat untuk biaya perkawinan dan pendidikan.

Tawaran bank konvensional ini  akan dipilih msyarakat karena mereka mengetahui masa waiting list masih panjang, maka kekurangan dananya bisa ditutupi dengan pinjaman bunga KTA ke bank konvensional tersebut. Jadi,  karena masa waiting list masih panjang dan masyarakat  mampu melunasinya  sebelum kebetangkatan haji yang masih lama, maka mereka menghutang secara KTA konvensional yang umumnya asing tersebut . Jika hal ini terjadi maka penghapusan dana talangan haji makin menimbulkan dharar religious dan dharar bagi gerakan ekonomi Islam. Bahkan saat inipun sudah  ada bank konvensional yang membuat program serupa talangan haji, dengan mengenakan biaya administrasi, apalagi jika dana talangan haji secara syariah dihapuskan, pasti masyarakat beralih ke bank ribawi tersebut.

Kemaslahatan Dana Talangan Haji

Setelah melakukan kajian yang mendalam tentang dana talangan haji yang dilakukan bank-bank syariah, kami menyimpulkan bahwa program dana talangan haji ini memiliki banyak maslahah (multi-maslahah) bagi banyak pihak. Multi-maslahah artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Berikut akan diuraikan kemaslahatan dana talangan haji bagi pihak-pihak terkait.

Pertama, bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (takhfif), Takhfif adalah salah satu  dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (istitha’ah) membayar sebelum keberangkatan haji.

Dana talangan haji ini benar-benar bermanfaat, karena program ini mendorong masyarakat muslim untuk pergi haji melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bank syariah  boleh melakukan talangan haji karena memang dibutuhkan (hajat) oleh umat. Talangan haji diberikan bagi orang-orang yang sebenarnya mampu membayar atau melunasinya. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak mampu secara finansial.

Hasil Survey Harian Kontan pada tanggal 22-25 Oktober 2012 tentang perlu tidaknya dana talangan haji  menunjukkan bahwa 99.2 % responden berpendapat perlu dana talangan haji. Jadi hanya, 0,8 % yang mengatakan dana talangan haji tidak perlu.  Responsen yang disurvey berjumlah 250 orang yang berdomisili di Jabodetabek dan semuanya memiliki mobil keluaran tahun 2005 ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan (istitha’ah) secara financial, menyetujui program dana talangan haji. Fakta ini juga menunjukkan bahwa nasabah calon jamaah haji yang ditalangi bank-bank syariah adalah orang-orang yang mampu. Hasil survey ini dimuat di Harian Kontan, Senin 29 Oktober 2012.   Hasil riset lebih lengkap dapat diakses di http://www.kontan.co.id/survei.

Kepergian jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat, cuman untuk mendapatkan seat dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana tangan haji tersebut.

Dalam perspektif financial planning, program dana talangan haji sangat menguntungkan masyarakat. Para perencana keuangan syariah selalu mengajarkan, program dana talangan haji menguntungkan masyarakat dari sisi pemanfaatan dananya, Maksudnya, Seringkali  masyarakat itu memiliki cukup dana untuk menyetor lunas ONH-nya, misalkan Rp 35 juta, Nah dengan dana talangan haji oleh bank syariah, masyarakat hanya menyetor Rp 5 juta saja. Sisanya yang Rp 30 juta,  bisa dia  gunakan untuk keperluan bisnisnya, sehingga dananya jauh lebih berkembang, produktif  dan bermanfaat.

Dalam kasus lain, calon jamaah haji  yang ditalangi mungkin mempunyai aset, tapi tidak mau menjual asetnya saat ini atau digunakan dulu untuk kepentingan lain. Selanjutnya perlu diketahui bahwa  bank-bank syariah juga menganalisa kemampuan mereka melunasi kekurangan dananya sesuai waktu yang disepakati pada saat akad. Fee (ujrah)  bagi bank pun  wajar dan terjangkau masyarakat.

Kalau pun ada argumen pemerintah, yang mengemukakan banyak calon jamaah haji yang membatalkan keberangkatannya, hal ini perlu dilihat data akurat tentang pembatalan haji dan motif pembatalannya. Di salah satu bank syariah terbesar yang menyerap dana ONH, persentase pembatalan dana talangan haji hanya 0.06 persen. Motifnya pun bermacam-macam, ada karena uzur, meninggal dan sebagian beralih ke ONH Plus. Jadi motif ketidakmampuan bayar diduga sangat minim. Ini menunjukkan bahwa pemberian dana talangan diberikan kepada orang yang mampu membayar kekurangannya.

Kedua, kemaslahatan bagi ekonomi bangsa. Dana haji yang sudah berjumlah  Rp 50 triliun lebih, akan terus bertambah  jika program talangan haji dilanjutkan. Dana ini sebelum digunakan untuk biaya haji, sangat potensial untuk pembangunan ekonomi rakyat (umat), apalagi daftar antrian haji sudah mencapai 12 tahun, maka   pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan social makin signifikan dan bermakna. Selain bisa dimanfaatkan dalam masa yang panjang, dana itu juga akan mendatangkan hasil (yield) bagi pemerintah, berupa bagi hasil atau ujrah.   Lihatlah negara tetangga Malaysia, Tabung Haji telah menunjukkan kesuksesan yang luar biasa, bagi pembangunan ekonomi umat Islam dan bangsa dan negaranya.

Ketiga, kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dana haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah. Sebagai contoh dana haji yang masuk ke Bank Syariah Mandiri lebih dari Rp 18 triliun, Jumlah dana yang lumayan besar ini secara significant sudah mendorong pertumbuhan bank syariah.  Kemajuan bank-bank syariah adalah potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat (baca ; umat Islam). Pemerintah tentu bergembira dengan kemajuan ekonomi syariah.Umat Islam juga pasti merasa senang akan kemajuan pesat perbankan syariah.

Selanjutnya yang keempat, dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jumlah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia  melebihi 43 juta. Selama ini bank-bank asing sangat gencar merebut pasar UKM di Indonesia. Mereka menikmati gurihnya bisnis di sektor UKM. Jika 50 triliun dana haji ditempatkan di bank-bank syariah, maka jutaan UKM yang sebagian besar muslimin, bisa dientaskan. Maka upaya pengentasan kemiskinan akan terasa signifikan. Sebagaimana dimaklumi, salah satu masalah utama pembangunan ekonomi bangsa adalah kemiskinan. Jika bank-bank syariah dibesarkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh negara melalui setoran ONH dan program talangan haji, maka manfaatnya sangat besar bagi umat dan  bangsa

Dari sekian banyak argumentasi, tampak dengan nyata kemaslahatan dana talangan haji bagi pemerintah, masyarakat luas, bangsa, lembaga-lembaga perbankan dan jutaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Jadi harapan kami, pemerintah tidak perlu menghentikan atau melarang program dana talangan haji, karena manfaatnya multi-maslahah bagi ibadah kaum muslimin dan perekonomian umat, bangsa dan negara. Karena itu kementerian agama tidak perlu melarang dana talangan haji yang manfaatnya dan maslahahnya jauh lebih besar dibanding mudharat yang ditimbulkannya. Malah pelarangan itu justru bertentangan maqashid syariah yang menjadi tujuan syariah yang sebenarnya.