Oleh : M. Ridwan

Berbagai pendapat muncul berkaitan tentang eksistensi ekonomi syariah yang banyak menghiasi wacana maupun praktik ekonomi dewasa ini. Sebagian kalangan menganggap bahwa landasan epistimologis ekonomi syariah masih layak dipertanyakan. Keberadaannya dalam kancah wacana ekonomi dunia merupakan hal yang tidak berakar dan terkesan dipaksakan.

Ada pula kalangan yang merasa tidak perlu berkutat di landasan epistimologis namun mengambil substansi dari ekonomi syariah sebagai sebuah paradigma baru perbaikan ekonomi dunia yang dinilai timpang dan tidak adil. Kalangan ini lebih menekankan pendekatan “pragmatis” dan tindakan konkret yang langsung mampu memberikan dampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kedua pendapat di atas “sah-sah” saja dan harus disikapi secara arif. Untuk kelompok pertama, tentu saja  menjadi “pekerjaan rumah” bagi kalangan akademisi dan kalangan ekonom untuk menyikapinya secara ilmiah dengan terus menggali dan melakukan kajian sehingga ekonomi syariah mendapat tempat yang layak dalam dunia ilmiah dan akademis. Sedangkan menyikapi kelompok kedua, pendekatan “pragmatis” saja tentu harus didukung oleh landasan ilmiah yang kuat sehingga ekonomi syariah mampu berdiri sejajar dengan kajian ekonomi yang selama ini sering dipahami berakar dari negara-negara Barat dan berorientasi sekuler.

Namun, ada satu hal yang harus disadari bahwa wacana ekonomi syariah muncul tidaklah serta merta. Demikian juga kalau ada anggapan bahwa faktor “menghilangkan riba” menjadi satu-satunya landasan munculnya ekonomi syariah, maka anggapan ini perlu dilihat lebih mendalam.

Disinilah maka kita perlu melihat satu instrumen ekonomi syariah yang boleh dikatakan menjadi pemicu munculnya kajian ini. Istrumen itu adalah fikih muamalah. Fikih muamalah  menurut Muhammad Yusuf Musa –sebagaimana djelaskan Agustianto- adalah yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya fikih muamalah adalah aturan Islam  tentang kegiatan ekonomi manusia.

Menariknya cakupan fikih muamalah boleh dikatakan sangat beragam. Misalnya konsep tentang harta, hak milik, fungsi uang dan ’uqud )akad-akad), buyu’ (jual beli), ar-rahn (tentang pegadaian), syirkah (tentang perkongsian), atau ash-shulh (perdamaian  bisnis). Praktek-praktek perbankan syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, hiwalah atau wakalah hanya merupakan bagian kecil yang dikaji dalam fikih muamalah.

Fenemona ini tentu menakjubkan. Mengapa ? karena cakupan fikih muamalah sangat lengkap dan sempurna. Ulama-ulama (moslem scholar) saat itu ternyata memiliki kemampuan analisis sosial ekonomi bahkan politik yang sangat brilian dan jauh meninggalkan tokoh-tokoh ekonomi Barat yang pada waktu masa terlena dengan kondisi kegelapan peradaban mereka.

Lihat saja, buku-buku fikih muamalah yang dikarang para ulama saat itu seperti al-Amwal (Konsep Tentang Modal) karya Abu Ubaid, Kitab al-Kharaj (Pajak) karangan Abu Yusuf, Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab (Mencari Rezeki yang Dianjurkan) oleh Hasan Asy-Syaibani, Al-Hisbah (Lembaga Pengawas Pasar) oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Bahasan kitab-kitab ini bahkan terkesan mampu melampaui jamannya. Banyak pendapat dan bukti mengatakan bahwa sarjana-sarjana Barat belakangan banyak mengutip bahkan menjiplak karya-karya ulama tersebut tanpa mencantumkan pengarangnya.

Sayangnya, dalam perjalanan sejarah, konsep-konsep fikih muamalah yang digagas para ulama mulai kehilangan sinarnya. Kajian fikih muamalah terkesan mulai “ditinggalkan” sehingga masyarakat muslim hanya berkutat pada masalah fikih ibadah (aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah). Pembahasan fikih ibadah bahkan seolah menjadi satu-satunya bahasan dalam kitab-kitab yang dikarang ulama-ulama tempo dulu. Akibatnya, lapangan bisnis seperti perdagangan, partnership, investasi dan ekspolarasi sumber alam lambat laun ditinggalkan kaum muslimin.

Pernyataan di atas bukan menafikan pentingnya fikih ibadah dalam kehidupan manusia khususnya muslim, namun setidaknya perhatian ke fikih muamalah harus menjadi kajian serius terlebih menyikapi kondisi rendahnya tingkat kesejahteraan negara-negara Dunia Ketiga yang mayotitasnya adalah negeri-negeri berpenduduk muslim.

Tragisnya, kajian fikih ibadah yang dikaji oleh kaum muslimin saat ini justru banyak berkutat pada tataran furu’iyah (masalah cabang/bukan utama). Penulis bahkan pernah menemukan sebuah harian lokal di daerah ini yang memuat pertentangan tiada akhir para penulisnya yang berkutat pada masalah sholat tarawih, wirid yasin, membaca qunut atau tahlilan. Cukup disayangkan !. Alangkah lebih baiknya, jika energi yang digunakan tersebut digunakan untuk memperdebatkan cara terbaik meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Bukan sekedar menunjukkan “ke-aku-an” yang bahkan tidam memiliki landasan yang kuat.

What’s to do ?

Ada bagian yang menurut penulis tidak tuntas dipahami sebagian besar pengkaji ajaran Islam terutama berkaitan dengan kitab-kitab fikih. Selama ini fikih dipahami sebagai bagian yang cendrung berdiri sendiri. Lihat saja misalnya pembahasan tentang thaharah (bersuci) yang tak pernah tuntas diajarkan dalam pengajian. Tak ayal, kajian ini terus menjadi “masalah” dalam setiap diskursus pengajian. Belum lagi prihal perbedaan pendapat ulama yang dijadikan pembenar untuk bisa menyalahkan orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya seperti yang penulis sebutkan di atas.

Padahal kalau kita jeli melihat, setiap subtansi topik dalam kitab-kita fikih merupakan satu kesatuan yang menggambarkan siklus kehidupan kita. Secara struktural urutan topik fikih dimulai dari kitab thaharah (bersuci). Setelah itu dilanjutkan pada kitab shalat, puasa, zakat, dan haji, kemudian langsung kitab al-bai’ (jual beli). Setelah mengerti akad dan praktik jual beli, kajian fikih itu meningkat pada bab nikah Dengan demikian, sebelum menikah seseorang sudah harus mengerti akad jual beli dan transaksi keuangan lainnya.

Untuk menggantisipasi tindak kriminal dalam masyarakat diatur dengan fikih jinayah (pidana) sedangkan pada tataran kebijakan politik diatur dalam fikih siyasah (politik). Sedangkan di akhir bab fikih biasanya adalah kajian tentang kewarisan yang bermakna kemampuan kita mempersiapkan sesuatu untuk generasi mendatang. Lengkap sekali bukan ?. Namun, dalam praktik pengajaran kitab al-bai’ (jual beli) seperti dilangkahi. Banyak ahli fikih mengerti tentang bab nikah dan waris, sementara bab tentang muamalah (transaksi ekonomi) tidak dipelajari secara rinci.

Oleh karena itu, di tengah gaung ekonomi syariah yang tengah menjadi trend saat ini, maka saatnya kita lebih dekat dengan fikih muamalah dan membuka kembali bahasannya secara lengkap. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan jika kita mau merubah paradigma yang selama ini mungkin lebih senang berbeda pendapat dalam masalah yang tidak penting.