Berita gembira dari data BPS yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada Maret 2012).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun menjadi 8,78 persen pada Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 15,72 persen pada Maret 2011 menjadi 15,12 persen pada Maret 2012.

Betapapun angka kemiskinan menujukkan angka mengalami penurunan -kendati sebatas angka yang bisa saja berbeda dengan data di lapangan-, namun ada satu pertanyaan di benak penulis dan saya yakin juga ada di pikiran kita yaitu APAKAH KEMISKINAN BISA DIHILANGKAN..? kalau bisa, apakah ada contohnya..?

Penulis tidak bermaksud mengajak kita bernostalgia sejarah. Namun negeri itu pernah ada. Namun, negeri tanpa penduduk miskin itu benar-benar ada. Ini bukan dongeng pengantar tidur anak kita. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang pemimpi bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah seorang penguasa Bani Umayyah di Damaskus. Beliau memerintah pada abad 2 H atau 7 Masehi. Kebijaksanaan dan kearifannya dalam memerintah menjadikannya dicintai oleh rakyat. Political will-nya berhasil memeratakan kesejahteraan di seantaro negeri. Tanpa konflik dan intrik-intrik politik yang kotor.

Kembali ke cerita Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintah hanya selama 2 tahun. Namun pada pemerintahannya, sejarah mencatat bahwa masa yang singkat itu ternyata mampu dihiasinya dengan pencapaian pembangunan yang gemilang. Bahkan, sanking makmurnya, maka tidak ditemukan orang miskin yang layak menerima santunan. Akhirnya semua bantuan tersebut diberikan ke daerah-daerah lain di luar kekuasaannya. Ternyata salah satu penyebab keberhasilan ini adalah optimalnya pendayagunaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf) dalam masa pemerintahannya.

ZISWAF sebagai Instrumen Pembangunan

            Harus diakui bahwa dalam pembangunan negara-negara dunia termasuk negara-negara muslim banyak dipengaruhi oleh paham sekularisme yang menyebabkan tercerabutnya ZISWA sebagai instrumen penting pembangunan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Hal ini berimplikasi pada, pertama, pembangunan kehilangan daya dorong internal yang sangat penting yaitu semangat relijiusitas sehingga pemenuhan dan penggunaan keuangan negara rentan terhadap zero value (tanpa nilai). Kedua, dunia terlebih dunia Islam kehilangan metode mensejahterakan rakyat yang relatif lebih mudah dan efektif.

            Di Indonesia, hal di atas telah terbukti. Nilai moral yang minus, menyebabkan suburnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang menggerogoti uang negara dalam jumlah yang besar. Akibatnya, menurut Setiaji (2005), 70 % dana negara secara legal/sistematis tidak ditujukan kepada pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Dana-dana ini diizinkan secara legal untuk digunakan secara elitis dan bias kepada kekuasaan. Demikian juga dalam segi pembiayaan negara, pernahkah kita melihat ada aspek ZISWA dalam sumber APBN kita menggantikan hutang…?

            Selain itu, keraguan tentang keampuhan ZISWAF sebagai instrumen kesejahteraan masih dominan di kalangan umat Islam sendiri. Munculnya keragu-raguan tersebut adalah karena hingga saat ini belum ada satu negara Muslim pun yang dapat dijadikan sebagai model yang tepat. Malaysia sebagai contoh, memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan zakat dibandingkan Indonesia. Namun demikian, dalam hal pendayagunaan zakat, justru Indonesia yang lebih unggul dibandingkan Malaysia. Indonesia memiliki kreatifitas yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Muslim lainnya dalam hal pemberdayaan dana ZISWAF. Zakat misalnya, di Indonesia jumlahnya masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1 persen dari total Gross Domestic Product (GDP), maka ada anggapan bahwa ‘seolah-olah’ ada atau tidak adanya zakat tidak akan mempengaruhi perekonomian kita secara makro.

            Dalam hasil survey PIRAC tahun 2004 juga disebutkan bahwa hanya 12.5 % masyarakat muslim yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi dan seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Realisasinya pun hanya sebesar Rp. 199,3 milyar yang berarti hanya 1-2 % dari potensi yang seharusnya bisa dicapai (sekitar 12-13 trilyun pertahun)

Beberapa Agenda yang Bisa Dilakukan

            Pertama, lembaga-lembaga yang berperan dalam pendayagunaan ZISWAF harus berusaha keras dalam menemukan cara-cara inovatif menarik minat masyarakat ber-ZISWAF. Cara ini bisa dipadukan dengan penggunaan teknologi saaat ini seperti ZISWAF via ponsel atau internet. Kredibilitas lembaga-lembaga ini juga harus ditingkatkan dalam bentuk transparansi, akuntabilitas dan pelayanan paripurna.

            Kedua, sosialisasi harus dilakukan secara intens sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan visi melihat keberadaan ZISWAF sebagai instrumen pensejahteraan masyarakat. Pemerintah, akademisi, ulama dan praktisi harus bahu-membahu mendorong masyarakat untuk sadar ZISWAF. Berbagai regulasi harus disempurnakan bahkan kalau perlu seluruh pemerintah daerah mengeluarkan perda tentang pemberlakuan ZISWAF.

            Ketiga, ZISWAF harus lebih banyak diarahkan ke sektor produktif sehingga tidak menciptakan ketergantungan baru bagi para mustahiq-nya. Ini bisa dilakukan dengan sinkronisasi dengan program pemberdayaan usaha dan kewirausahaan. Demikian pula hendaknya ZISWAF disalurkan melalui badan resmi seperti BAZ atau LAZ. Berikan kepercayaan kepada mereka untuk mendistribusikannya. Beberapa kasus menunjukkan bahawa pemberian langsung tanpa melalui badan resmi sedikit banyak berimplikasi pada tidak meratanya penyaluran dan menimbulkan ketergantungan yang lebih kuat bagi si penerima bantuan.

            Mudah-mudahan misi memakmurkan negeri di atas bukan hanya sebatas omong kosong belaka. Bagaimana caranya ?. Apakah ini mission impossibele..? Insyaallah tidak dan mudah dilakukan, namun caranya tentu saja tidak dengan menjadikan Tom Cruise sebagai aktor pengemban misi ini. Semua berada di tangan kita sebagai aktornya yang tentu saja ingin menjadi penghuni surga dengan cara memakmurkan bumi dengan keadilan dan kedermawanan. Selamat ber-ZISWAF ria..!