Oleh : M. Ridwan

Dalam kajian ekonomi konvensional kita sering mendengar ungkapan scarcity (kelangkaan) Contohnya keterbatasan sumber minyak bumi, tanah tempat bercococok tanam dan sebagainya.. Ironisnya, keterbatasan sumber daya (recources are limited) ini  selalu berhadapan dengan keinginan manusia yang justru tidak terbatas (wants are unlimited).

Permasalahan scarcity tadi –masih menurut kajian ekonomi konvensional- menyebabkan manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mampu memutuskan prilaku apa yang paling tepat untuk memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber tersebut. Manusia mesti menentukan apa yang harus diproduksi, siapa yang bekerja,  sumber apa yang digunakan dan kepada siapa segala hasil produksi itu didistribusikan. Kesalahan melakukan pilihan ini akan menyebabkan terjadinya beberapa persoalan baru seperti misalokasi sumber ekonomi, ekonomi berbiaya tinggi,  atau distribusi yang berbeda dan tidak merata.

Dalam kajian ekonomi Islam, konsep scarcity juga diakui oleh mayoritas ekonom Islam (mazhab mainstream). Namun demikian ada pula mazhab ekonomi Islam yang tidak mengakui konsep scarcity ini. Pelopor mazhab ini adalah Baqir Sadr yang menyatakan bahwa sumber-sumber ekonomi tidak terbatas, menurutnya Tuhan telah menganugerahkan bumi dan isinya dengan melimpah namun justru manusialah yang tidak mampu mengeksploitasinya sehingga menjadi seoalah-olah langka.

Kita tidak akan berpolemik lebih lanjut menanggapi dua pandangan di atas. Namun secara kasat mata, kelangkaan (scarcity) sering terjadi dalam kehidupan kita.Buktinya, ada negara-negara yang mendapat predikat miskin dan serba kekurangan sementara ada pula yang mendapat label negara maju dan kaya. Ternyata, walaupun kita tinggal di bumi yang sama dan melimpah namun ternyata tidak semua orang bisa dan berhak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian kelangkaan (scarcity) relatif-lah yang terjadi yaitu akibat keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi maupun akibat kebijakan yang salah dan tidak mendukung. Akibatnya, kelangkaan terjadi bagi sebagian komunitas dan bukan kelangkaan mutlak dimana bumi tidak mampu menyediakannya sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan manusia.

Prilaku Konsumen Dalam Ekonomi Konvensional

            Kelangkaan dalam penjelasan di atas mengharuskan seseorang juga cerdas dalam melakukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Dalam kajian mengenai prilaku konsumsi  menurut ekonomi konvensional kita mengenal istilah oppurtunity cost atau pilihan yang tidak jadi diambil. Ini terjadi dalam upaya manusia menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Misalnya, seorang ibu ingin membeli baju untuk dirinya seharga 200 ribu, namun pada saat yang bersamaan ia harus membeli susu dan makanan untuk anaknya seharga 150 ribu. Karena sang ibu tidak memiliki uang yang lain, maka ia dihadapkan pada situasi untuk memilih antara membeli baju baru atau membeli susu dan makanan untuk anaknya.

            Ada dua prinsip yang mendasari prilaku konsumsi dalam ekonomi konvesional Pertama, prinsip utilitarianisme (utilitarianism) atau sering disebut utilitarianisme hedonis. Prinsip ini menyatakan ukuran benar dan atau salah (baik dan buruk) berdasarkan kriteria ”kesenangan” dan ”kesusahan”. Sesuatu dianggap benar dan baik seandainya sesuatu itu memberikan kesenangan/nilai guna dan sebaliknya dianggap salah atau buruk seandainya tidak memberikan kesenangan. Ini diperkuat oleh pendapat Jeremy Bentham (1748-1832 M) – seorang ekonom Inggeris-yang menyatakan bahwa tidak seorangpun yang mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya kecuali orang itu sendiri. Menurutnya, adalah merupakan suatu kejahatan apabila ada individu atau negara yang membatasi kebebasan individu. Teorinya kemudian disempurnakan oleh John Stuart Mill (1806-1873 M) dalam bukunya On Liberty (1859) ia mengungkapkan kebebasan manusia untuk bertindak tanpa ada campur tangan orang lain.

            Lalu, bagaimana cara mengatasi konflik antara kebebasan seseorang dengan kebebasan orang lain ?. Mill menyatakan bahwa kebebasan bertindak tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Dalam hal ini, prinsip kedua yang mendasari prilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah rasionalisme ekonomi (economic rationalism) yang berarti manusia dianggap rasional bertindak serta mampu membedakan biaya dan manfaat  sehingga apabila ada 2 barang yang bermanfaat sama maka ia akan memilih barang yang berbiaya rendah dan terhadap 2 barang yang membutuhkan biaya yang sama maka seorang konsumen akan memilih barang yang memberikan manfaat lebih.

            Akibat dua nilai yang di atas, yaitu utilitarianisme yang menekankan pada utilitas (nilai guna) dan rasionalisme, prilaku konsumsi seseorang akan bersifat individualis diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa yang dapat memberikan kesenangan dan kenikmatan sehingga yang dianggap ”menyusahkan” akan ditinggalkan termasuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Prilaku Konsumsi Menurut Ekonomi Syariah

            Dalam konsep ekonomi syariah, prilaku konsumsi didasarkan pada pendekatan konsep maslahah (kesejahteraan hakiki). Konsep ini didasarkan pada pemenuhan 5 kebutuhan (needs) manusia yaitu kebutuhan terhadap: kebenaran (faith/din), kehidupan (life/nafs), harta material (prosperity/ mal), ilmu pengetahuan (science/ ’ilm) dan kelangsungan keturunan (posterity/nasl). Maslahah  merupakan kebutuhan semua manusia. Konsep ini dipelopori oleh Al-Ghazali (1058- 1111 M) dan Al-Shatibi (1388 M).

            Pendekatan konsep maslahah lebih tepat digunakan dibandingkan pendekatan konsep utilitasdalam kajian ekonomi konvensional. Setidaknya ada 3 (tiga) perbedaan mendasar antara keduanya yaitu : Pertama, maslahah lebih objektif karena didasarkan pada meeting the needs (memenuhi kebutuhan) berbeda dengan pendekatan utilitas yang didasarkan pada satisfying the wants (memuaskan keinginan) yang sangat subjektif dan tak pernah cukup. Misalnya, memilih antara membeli HP untuk sarana komunikasi sehingga cukup hanya membeli HP berharga murah atau untuk tujuan prestise dimana harga tinggi atau merk HP bergengsi-lah yang menjadi tujuan membeli.

Kedua, maslahah individu relatif lebih konsisten dengan maslahah sosial berbeda dengan utilitas individu yang yang sangat mungkin berseberangan dengan utilitas orang lain.

Ketiga, maslahah  lebih terukur (accountable) sehingga mudah disusun prioritasnya. Hal ini berbeda dengan utilitas yang tidak terukur. Contohnya, apakah 2 orang yang mengkonsumsi 2 piring nasi memiliki utilitas yang sama ?. Tentu kita sulit menentukannya. Namun, apabila dilakukan dengan pendekatan maslahah berupa banyaknya kalori dan asupan gizi yang harus dipenuhi, maka tingkat kebutuhan kedua orang tersebut dengan mudah dapat diukur misalnya berdasarkan umur maupun berat badan keduanya.

            Sejatinya, pasca lebaran kali, umat khususnya juga mampu menerapkan pola konsumsi yang berdasarkan maslahah dan bukan pola konsumsi hanya berdasarkan pemuasan keinginan (budaya konsumerisme) yang tak pernah habisnya. Selamat menyambut lebaran !