Oleh : M. Ridwan

“Apakah perusahaan tidak rugi jika terlalu banyak dibatasi oleh etika?”. Pertanyaan tersebut pernah diajukan seorang mahasiswa. Menurutnya, adanya batasan etika dalam bisnis malah menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi menurun dan cendrung merugikan.

Pertanyaan di atas cukup menarik. Pertimbangan serupa banyak menjadi penyebab sehingga pelaku bisnis tidak merasa perlu memperhatikan etika dalam berbisnis. Selain karena etika akan bertentangan dengan tujuan perusahaan yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya, juga dikarenakan ukuran etika sangat relatif dan berbeda antar masing-masing individu dan masyarakat. Lalu, apa itu etika ?

Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia (a code or set of principles  which people live). Berbeda dengan moral, etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan pikirnya,merupakan lapangan etika.

Perbedaan antara moral dan etika sering kabur dan cendrung disamakan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan kata etika untuk mencakup dua pengertian di atas. Intinya, moral dan etika diperlukan manusia supaya hidupnya teratur dan bermartabat. Orang yang menyalahi etika akan berhadapan dengan sanksi masyarakat berupa pengucilan dan bahkan pidana.

Bisnis merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari kegiatan manusia. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi manusia, bisnis juga dihadapkan pada pilihan-pilihan penggunaan factor produksi. Efisiensi dan efektifitas menjadi dasar prilaku kalangan pebisnis.

Sejak zaman klasik sampai era modern, masalah etika bisnis dalam dunia ekonomi tidak begitu mendapat tempat. Ekonom klasik banyak berkeyakinan bahwa sebuah bisnis tidak terkait dengan etika. Dalam ungkapan Theodore Levitt, tanggung jawab perusahaan hanyalah mencari keuntungan ekonomis belaka. Atas nama efisiensi dan efektifitas, tak jarang, masyarakat dikorbankan, lingkungan rusak dan karakter budaya dan agama tercampakkan.

Di Indonesia paham klasik tersebut sempat berkembang subur. Masih ingat dengan krisis ekonomi tahun 2008 yang lalu ?. Ekonom sering mengatakan bahwa krisis itu disebabkan kesalahan kita dalam menata aspek moneter. Namun, yang harus disadari bahwa krisis itu tidak akan mudah terjadi bila tidak didukung oleh prilaku-prilaku ekonomi yang tidak etis. Sebut saja misalnya kolusi, korupsi, nepotisme, monopoli, penipuan, penimbunan barang, perusakan lingkungan, penindasan tenaga kerja, “perampokan” bank oleh para konglomerat dan lain-lain. Bukankah itu yang menjadi pemicu utama ?.

Ketika tulisan ini dibuat, masyarakat Indonesia sedang berbagai kasus korupsi, dan penyalahgunaan wewenang sehingga terjadi eksploitasi terhadap orang lain. Demikian pula, kasus perusakan alam yang berakibat pada bencana alam seperti banjir dan pencemaran lingkungan karena eksploitasi alam yang demikian dahsyatnya.

Lalu, apa hubungan peristiwa di atas dengan etika bisnis ?. Sebenarnya banyak kasus-kasus serupa yang menarik dicermati, penulis mengemukan kasus-kasus di atas untuk menggambarkan bahwa model bisnis yang semata-mata berorientasi output dan keuntungan sangat rentan merugikan orang lain jika tidak diimbangi dengan sebuah kesadaran sosial dan lingkungan.

Demikian pula beberapa tayangan di media elektronik yang banyak diisi oleh tayangan “sampah”. Bukankah si prodiser acara sudah mafhum bahwa tayangan-tayangan itu tidak mendidik namun mengapa seolah tidak bisa dihentikan?. Sudah jelas, motivasi keuntungan menjadi penyebabnya. Keuntungan yang besar telah menutup mata produser. Sudah menjadi rahasia umum, banyak acara-acara yang tidak mendidik bahkan merusak mentalitas dan sendi-sendi kehidupan budaya masyarakat yang setiap hari dikonsumsi masyarakat. Sayangnya, sebagai stake holder –orang yang berkepentingan terhadap usaha/bisnis- , masyarakat tidak mampu melakukan penyaringan dan kontrol yang  kuat.

Berkaitan dengan Lapindo dan PLN, keduanya bisa mewakili perusahaan yang kurang “becus” menata manajemen. Lapindo dianggap ceroboh karena tidak melakukan studi yang mendalam tentang kelayakan eksplorasi dan dampak lingkungan. Sedangkan PLN dianggap tidak memiliki visi ke depan sehingga tidak bisa mengantisipasi kemungkinan kurangnya pasokan listrik untuk masyarakat.

Cakupan Etika Bisnis Syariah

Perbedaan etika bisnis syariah dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya.

Etika bisnis syariah memiliki dua cakupan. Pertama, cakupan internal, yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif plus pendidikan. Sedangkan cakupan eksternal meliputi aspek trasparansi, akuntabilitas, kejujuran dan tanggung jawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai stake holder perusahaan. Abdalla Hanafi dan Hamid Salam, Guru Besar Business Administration di Mankata State Univeristy menambahkan cakupan berupa  nilai ketulusan, keikhlasan berusaha, persaudaraan dan keadilan. Sifatnya juga universal dan bisa dipraktekkan siapa saja.

Etika bisnis syariah bisa diwujudkan dalam bentuk ketulusan perusahaan dengan orientasi yang tidak hanya pada keuntungan perusahaan namun juga bermanfaat bagi masyarakat dalam arti sebenarnya. Pendekatan win-win solution menjadi prioritas. Semua pihak diuntungkan sehingga tidak ada praktek “culas” seperti menipu masyarakat atau petugas pajak dengan laporan keuangan yang rangkap dan lain-lain. Bisnis juga merupakan wujud memperkuat persaudaraan manusia dan bukan mencari musuh.

Jika dikaitkan dengan pertanyaan di awal tulisan ini, apakah etika bisnis syariah juga bisa meminimalisir keuntungan atau malah merugikan ?. Jawabnya tergantung bagaimana kita melihatnya. Bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip etika dan syariah seperti pemborosan, manipulasi, ketidakjujuran, monopoli, kolusi dan nepotisme cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi.

Etika yang diabaikan bisa membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat bahkan mungkin dituntut di muka hukum. Manajemen yang tidak menerapkan nilai-nilai etika dan hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu bertahan (survive) dalam jangka panjang.

Jika demikian, pilihan berada di tangan kita. Apakah memilih keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan etika atau memilih keuntungan jangka panjang  dengan komit terhadap prinsip-prinsip etika –dalam hal ini etika bisnis syariah-. Silahkan memilih !