Oleh : M. Ridwan

Perdamaian yang langgeng tak akan bisa diraih jika sebagian besar warga tidak menemukan jalan untuk keluar dari jeratan kemiskinan”…. (Ole Danbolt Mjoes Ketua Komite Nobel Norwegia, Oktober 2006).

 Kisah pengungsi Rohingnya dengan penderitaan mereka tentu teramat miris untuk diceritakan. Para warga muslim Myanmar asal Bangladesh tersebut dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya karena tidak diakui sebagai warga pribumi Myanmar. Ironis dan memilukan dan termat layak untuk kita bantu dengan materil dan doa tentunya.

Tulisan ini tidak membahas tentang Rohingnya. Namun, saya lebih memfokuskan kepada kepada negeri yang bernama Bangladesh tersebut. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah propinsi Sumatera Utara pernah mengadakan Dialog Internasional Ekonomi Syariah dengan pembicara utama adalah Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang pakar ekonomi syariah yang sering menjadi rujukan dalam kajian ekonomi syariah. Beliau berasal dari Bangladesh. Penulis yang berkesempatan berbincang dengan tokoh tersebut agak sedikit under estimate melihat Bangladesh, negeri yang akrab dengan bencana alam dan jauh dari kemakmuran. Membandingkannya dengan Indonesia jelas sangat tidak layak, demikian pikir penulis saat itu. Mannan yang saat itu berhasil mencuri simpati peserta dialog, menyatakan bahwa rakyat Bangladesh optimised :  bahwa negerinya akan keluar dari masalah perekonomian. Misi itu –lanjut-nya- harus dimulai dari sektor terkecil masyarakat yaitu usaha mikro.

Kenangan terhadap Mannan juga terkuak kembali, ketika beberapa tahun lalu, Muhammad Yunus, yang juga asal Bangladesh berhasil memboyong penghargaan nobel perdamaian dunia. Bersamaan pula penghargaan prestisius tersebut diberikan kepada Grameen Bank yang didirikannya. Pengumuman atas pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2006 tersebut sangat mengejutkan, sekaligus mengharukan. Muhammad Yunus adalah seorang “no body” dan bukan figur yang terkenal. Grameen Bank yang didirikannya pun bukan sebuah lembaga yang dijagokan untuk menerima penghargaan.

Kalaupun tiba-tiba keduanya menyita perhatan dunia tidak lain karena keberanian Yunus dan banknya untuk menggagas pemberian kredit mikro untuk pemberdayaan kaum miskin dan wanita di negerinya. Tanpa jaminan (collateral) dan mekanisme yang berbelit-belit sehingga mampu disalurkan bagi ribuan bahkan jutaan usaha mikro di seantaro Bangladesh.  Menteri Keuangan Uganda Ezra Suluma saatitu juga bergembira dengan penghargaan itu. “Ini makin mendorong kami melakukan upaya pembiayaan  yang menjangkau kelompok pedesaan,” kata Suluma. Kebanggaan Suluma  adalah karena Uganda sudah mengikuti jejaknya. “Kami telah mengikutinya jejaknya (Yunus),” kata Suluma.

Sebuah keberanian yang pantas di tiru. Di tengah ketakutan dan pandangan curiga para bankir negeri kita terhadap usaha mikro yang dianggap “menyusahkan dan tidak bonafit” sehingga perhatian lebih banyak diberikan ke usaha besar, Grameen Bank justru melakukan tindakan kontra produktif dengan menaruh perhatian lebih terhadap usaha mikro. Menariknya, hadiah yang diterima sebesar 12.5 milyar tidak digunakannya untuk kepentingan pribadi namun justru akan digunakan bagi proyek makanan bergizi, kesehatan dan penyediaan air bagi masyarakat. Mudah ditebak, Yunus dielu-elukan dan menjadi pahlawan negeri.

Penulis pun berandai-andai. Seandainya dulu para pemikir negeri ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Yunus dan Grameen Bank-nya, maka nobel perdamaian tentu akan jatuh ke tangan Indonesia. Namun bukan hadiahnya yang perlu dilihat, sebagai sebuah negeri yang tak jauh berbeda dengan Indonesia dalam hal kemiskinan dan bencana, Bangladesh ternyata berhasil memangkas tingkat kemiskinan dari 80% menjadi 20% dalam waktu yang tidak begitu lama. Bandingkan dengan Indonesia yang “berhasil’ meningkatkan angka itu dari 15,97 % tahun 2005 menjadi 17,5% di tahun 2006.

Apa yang salah ? demikian pertanyaan yang layak diajukan. Bukankah berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah di launching ke masyarakat ?. Kalau untuk kredit mikro seperti yang dilakukan Grameen Bank, maka bank-bank di Indonesia pun melakukan hal yang sama –setidaknya di atas kertas-. Istilah UMKM menjadi begitu fasih diucapkan berbagai kalangan baik pemangku jabatan negeri ini, praktisi maupun politisi.

Keberhasilan Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya menjadi bukti nyata bahwa perhatian terhadap kaum miskin merupakan hal yang mutlak harus dilakukan saat ini. Selama ini, Nobel perdamaian dunia yang sering diberikan kepada tokoh-tokoh peredam konfilk ynag dainggap menyelamatkan dunia dari pertikaian dan pertumpahan darah. Namun, ketika Yunus menerima nobel, Komite menyatakan bahwa orang atau lembaga yang bisa menghantarkan masyarakat miskin kepada kesejahteraan juga layak disebut tokoh perdamaian dunia karena mereka mampu menyelesaikan salah satu akar masalah penyebab ketidak damaian dunia yaitu kemiskinan.

Sepanjang yang penulis ketahui, ekonomi syariah juga menjunjung tinggi pemberdayaan terhadap kaum miskin. Memang terkadang, saat ini perhatian kelihatan diberikan lebih besar terhadap sektor moneter terutama perbankan, seolah-olah menggambarkan bahwa ekonomi syariah hanya berkutat pada perbankan atau lembaga keuangan saja. Anggapan ini jelas keliru. Titik tolak munculnya ekonomi syariah di dunia justru berangkat dari fenomena keterbelakangan negera-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negara-negara berpenduduk miskin dan terkebelakang. Kalau selanjutnya, sektor keuangan yang mengambil peranan dominan, ini cukup beralasan, mengingat sektor keuangan dianggap lebih mapan dalam mengemban misi ini.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa sektor perbankan selama ini di Indonesia ternyata hanya berhasil mensejahterakan kaum elite. Booming perbankan nasional sejak Pakto 88 memunculkan ratusan bank-bank baru yang ternyata menguras keuangan negara bahkan menghisap “darah’-nya. Kita tidak mau kejadian serupa berulang lagi –dan ini sangat memungkinkan-.

Dengan demikian, adalah keliru jika perkembangan ekonomi syariah dianggap berhasil hanya berdasarkan dengan peningkatan angka-angka pertumbuhan perbankan atau sektor keuangan –walaupun hal ini tetap signifikan-. Perkembangan lembaga keuangan syariah harus kembali kepada khittah-nya yaitu memakmurkan dan mensejahterakan kaum miskin. Dan ini adalah tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah.

Belum lagi kalau kita perhatikan bahwa sampai saat ini, sumbangan keseluruhan aset perbankan syariah di Indonesia baru hanya sekitar 4% dari keseluruhan total asset perbankan nasional. Jumlah ini memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tetap dianggap sangat kecil. Bagaimana mungkin peran mensejahterakan rakyat hanya dilandasi dari perosentase yang demikian kecil ?.

Banyak instrumen ekonomi syariah yang mampu mengemban misi ini dan harus terus diberdayakan. Misalnya, sektor ZISWAF (zakat, infaq dan wakaf)  yang jelas-jelas memberdayakan. Untuk sektor keuangan, kita mengenal BMT (Baitul Maal Wattamwil) yang bergerak di sektor mikro. Atau koperasi yang telah menunjukkan ketangguhannya sejak lama di negeri ini. Namun harus diakui, bahwa perhatian ke lembaga-lembaga keuangan mikro selama ini jauh dari yang diharapkan.

Namun demikian, pemberdayaan masyarakat miskin tidak hanya berkutat dengan pemberian kredit atau financial support lainnya. Cara ini minus pendidikan. Justru yang harus dilakukan adalah pemberdayaan optimal dalam bentuk peningkatan kualitas SDM secara terencana.

Muhammad Yunus telah memulainya di Bangladesh. Negeri seperti Uganda –pun dengan bangga akan mengikuti jejak Bangladesh. Lalu, kapan Indonesia juga menyusul ? (Tulisan pernah diterbitkan di harian Medan Bisnis Medan)