Oleh : M. Ridwan

no previewDari pengamatan penulis, kelompok yang mengkritik perbankan Islam ternyata menggunakan argumentasi berlandaskan mazhab fikih tertentu. Artinya, mereka hanya menggunakan pendapat satu mazhab saja dan menafikan keberadaan pendapat imam mazhab lainnya. Salah satu bukti hal ini terlihat dari penolakan mereka terhadap hasil-hasil kesepakatan ulama-ulama fikih dunia yang membolehkan keberadaan perbankan Islam termasuk produk-produk yang dikeluarkan selama beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam Islam, keberadaan fikih muamalah diakui penting dan harus dipelajari. Namun, muamalah merupakan kajian hukum Islam yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi jaman dan tempat. Oleh karena itu, hal yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melihat aspek-aspek muamalah mana saja yang cocok untuk diterapkan sekaligus aspek-aspek mana yang harus ditinggalkan. Untuk itu, penting dipahami mengenai prinsip apa saja yang terkait dengan fikih muamalah. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dilanggar, maka suatu akad pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

            Prinsip-prinsip tersebut adalah :

  1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ditentukan lain oleh al-quran dan hadis atau ada larangan terhadapnya (الاصل فى المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه). Ini berarti Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk-bentuk muamalah sesuai dengan kebutuhan manusia. Menurut Jamal al-Dīn ’Aṭiyyah, prinsip ini berimplikasi kepada: 1. Untuk mencari kebolehan suatu bentuk muamalah tidak perlu dicari dasar hukum syar’inya sebab hukum asal adalah mubah bukan haram. 2. Keterangan tekstual baik dalam ayat al-Quran maupun hadis tidak dimaksudkan membatasi sehingga tidak diperbolehkan untuk membuat bentuk-bentuk muamalah baru. 3. Dalam menciptakan bentuk muamalah baru tidak perlu dianalogikan kepada bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam nash. 4. Kebolehan tersebut bahkan tidak perlu dianalogikan (takhrīj) pada suatu pendapat fikih atau di-talfīq-kan (penggabungan beberapa pendapat). 5. Batasan ketentuan satu-satunya hanyalah tidak melanggar nash yang mengharamkan baik al-quran maupun hadis. 6. Oleh karena  itu, dalam membuat suatu hukum muamalah maka yang dilakukan adalah mencari nash yang melarangnya dan bukan nash yang membolehkannya.
  2. Muamalah dilakukan atas dasar sukrela tanpa mengandung unsur paksaan (تراضى).
  3. Terciptanya pelayanan sosial (تحقيق الخدمة الإجتماعية  ).
  4. Terciptanya keadilan dan keseimbangan (لتوازنا العدل و)
  5. Tidak ada tipu daya ( الغررعدم)
  6. Menguntungan (الإسترباح )
  7. Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat (جلب المصالح ودرء المفاسد )

Berkaitan dengan bank syariah, Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa ada 2 (dua) teori yang bisa digunakan untuk pengembangan fikih muamalah dalam bidang ekonomi (al-iqtiṣād wa  al-māliyyah)yaitu, :

  1. Teori memisahkan yang halal dari yang haram (tafrīq al-arām min al-alāl). Teori ini berdasarkan kenyataan bahwa pada dasarnya uang bukanlah benda yang haram secara zatnya (’ainiyyah) tetapi karena cara mendapatkannya (kasbiyyah). Oleh karena itu, upaya yang diperlukan adalah memisahkan uang yang diperoleh dari cara haram dari uang yang diperoleh dengan cara haram. Hal ini dilakukan sepanjang dapat diidentifikasi dan diketahui cara mengeluarkannya. Contoh aplikasi teori ini dalam kajian keuangan Islam adalah dibolehkannya pembukaan unit-unit syariah di bank syariah, dan diperbolehkannya reksadana syariah dimana bagi hasil investasi yang diperoleh harus bersih dari unsur haram.
  2. Teori telaah ulang (i’ādah al-naar). Teori ini diterapkan dengan memperitmbangkan kembali pendapat-pendapat ulama yang selama ini dianggap lemah (marjūh) menjadi pendapat yang kuat (mu’tamad) dikarenakan adanya kemaslahatan baru. Contoh aplikasi teori ini adalah kebolehan untuk mewakilkan transaksi sewa-menyewa dikarenakan selama ini larangan tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa si wakil diduga kuat akan melakukan kebohongan yang merugikan si pemilik. Namun, apabila si pemilik memberikan tarif yang jelas atas harta yang akan disewakan kepada wakilnya, lalu si wakil menyepakati tarif tersebut dan ia sendiri yang menyewa harta itu, maka ’illat hukum itu dianggap hilang dan menjadi boleh.

Berdasarkan prinsip fikih muamalah di atas maka perbankan Islam dapat dibenarkan sejauh memegang teguh prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, keberadaan Dewan Pegawas Syariah menjadi penting untuk mengawalnya.

Selain itu, hal yang juga penting dipahami bahwa penggunaan fikih muamalah pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Para ulama yang merumuskan akad-akad  lembaga keuangan Islam juga menggunakan berbagai ilmu lainnya seperti kaidah fikih muamalah,  usul fikih, tafsir, hadis, maupun sejarah. Semua ilmu tersebut kemudian diramu dengan pendekatan malahah yaitu berupaya menemukan tujuan dari semua penetapan hukum Islam yaitu untuk kebaikan manusia sehingga akad-akad yang digunakan dalam lembaga keuangan Islam bukanlah akad-akad yang dikonstruk dengan sembarangan tanpa pengkajian mendalam. Para ulama telah mengerahkan semua kemampuan mereka,. (bersambung)