(Dimuat di majalah Sharing Juni 2014)

Karya-karya pegiat ekonomi syariah Indonesia sudah saatnya dipubliskasikan ke dunia internasional. Saatnya dunia tahu bahwa ekonomi syariah cita rasa Indonesia akan menjadi pilihan sangat menarik di masa mendatang

Meski sering dianggap lebih tertinggal dibanding Malaysia, fatwa ekonomi syariah kita dianggap lebih baik. Kuncinya di independensi dewan fatwa. Akademisi dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (FEBI)) IAIN Sumatra Utara, Medan – Dr. M. Ridwan Umar menanggapi dengan antusisas tentang kemungkinan kerjasama pengembangan ekonomi syariah dari kedua negara serumpun Indonesia dan Malaysia. Karena menurut masing-masing negara bisa saling belajar, dan saling bersinergi untuk memperjuangkan pengembangan ekonomi syariah di kedua negara ke skala yang lebih luas di Kawasan Asia Tenggara.

Menurut Ridwan, karakteristik ekonomi syariah di Malaysia bersifat goverment-driven dalam arti keterlibatan pemerintah dalam proses pengembangan lembaga keuangan Islam sangat dominan. Di Malaysia, selain dukungan regulasi yang kuat, pemerintah menempatkan dananya dan dana badan usaha milik negara (BUMN) di bank syariah. Tentu saja hal ini menyebabkan asetnya menjadi meningkat secara signifikan.

”Kendati demikian, kita juga bisa melihat bahwa struktur Dewan Fatwa Ekonomi Syariah berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM). Struktur ini cendrung menjadikan independensi Dewan Fatwa Ekonomi Syariah menjadi berkurang,” kata Ridwan memaparkan kepada sharing.

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Struktur dewan fatwa ekonomi syariah Indonesia lebih independen karena terpisah dari Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Fatwa ekonomi syariah kita diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan syariah ini tidak hanya membedakan Indonesia dengan Malaysia, tapi juga dengan banyak negara lain.

”Di negara lain, fatwa bahkan bisa diterbitkan oleh individu yang tentu saja akan menyebabkan munculnya fatwa yang beragam. Kondisi ini tidak baik bagi perkembangan lembaga keuangan, karena lembaga keuangan membutuhkan sebuah kepastian fatwa. Kondisi ini tidak terjadi di Indonesia, karena Dewan Syariah Nasional yang berada di bawah MUI merupakan satu-satunya lembaga yang otoritatif dalam mengeluarkan fatwa terkait LKS di Indonesia. Inilah nilai plus Indonesia,” tegas Ridwan.

Namun demikian, Ridwan lantas menyoroti kekurangan yang mendasar dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Satu hal yang disorot Ridwan adalah dukungan pemerintah cendrung dalam bentuk penempatan dana masih harus ditingkatkan.

”Saya membayangkan kalau dana-dana BUMN ditempatkan di bank syariah seperti yang dilakukan oleh Malaysia tentu akan menyebabkan market share kita bisa meningkat drastis. Upaya ke arah ini sebenarnya sudah ada seperti penempatan dana haji yang sudah dilakukan di bank syariah tetapi tentu saja harus ditngkatkan. Apalagi kalau ide tentang Bank BUMN syariah itu dapat terwujud,” paparnya.

Ridwan lantas menambahkan, Indonesia bisa belajar dari Malaysia terkait dengan bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi perbankan syariah. Artinya kita bisa belajar, bahwa untuk mengembangkan perbankan syariah, maka pemerintah harus lebih lebih pro aktif dan tidak terkesan menunggu saja.

Di sisi lain, menurut Ridwan, Malaysia tentu bisa belajar dari karakteristik fatwa LKS di Indonesia yang lebih moderat. Artinya tidak terlalu ”liberal” seperti Malaysia atau terlalu ”stricted” seperti fatwa di Timur Tengah. ”Saya kira, fatwa-fatwa kita saat ini mulai dipelajari oleh beragai negara,” kata Ridwan menambahkan.

Ridwan menambahkan, pada dasarnya Indonesia dan Malaysia bisa saling belajar untuk mengembangkan ekonomi syariah untuk konteks negara masing-masing. Indonesia tentu bisa lebih fokus di sektor retail dan pertanian, di mana segmen ini masih belum tergarap dengan maksimal. Kondisi ini juga menghendaki adanya inovasi produk dan fatwa fatwa ekonomi terkait.

Ridwan menganggap, sudah saatnya praktisi dan akademisi Indonesia untuk tampil di kancah-kancah internasional. “Hal ini telah dilakukan oleh Malaysia yang selangkah lebih maju dari kita. Ini bisa kita saksikan, ketika ternyata tokoh-tokoh Malaysia banyak yang menjadi dosen di negera-negara Eropa. Indonesia saya kira memiliki SDM dan praktisi yang jauh lebih banyak dan mumpuni,” kata Ridwan.

”Selain itu, karya-karya pegiat ekonomi syariah Indonesia sudah saatnya dipubliskasikan ke dunia internasional. Saatnya dunia tahu bahwa ekonomi syariah cita rasa Indonesia akan menjadi pilihan sangat menarik di masa mendatang,” kata pengurus MES Sumatera Utara ini menutup.