Oleh: M. Ridwan

Konferensi Asia Afrika 28-24 April 2015 telah usai. Para delegasi dari puluhan negera telah kembali ke negara masing-masing. Membawa senyum sumringah. Bukan saja karena mendapat service yang memuaskan selama mengikuti acara, namun juga mendapatkan souvenir beragam dari Indonesia. Menurut informasi, salah satu souvenirnya adalah liontin bermata akik pancawarna nan rupawan yang ditambang dari tanah Garut, Jawa Barat. Akik ini indah dan mahal. Tingkat kejernihan dan kekerasannya menjadi daya jual yang tinggi.

Kendati perbincangan tentang batu akik sangat menarik, tapi saya tidak akan mengupas topik itu di tulisan ini. Biarlah para pakar batu membahasanya.  Mudah-mudahan, nilai jual pancawarna menjadi naik.

Saya lebih tertarik melihat KAA dari dimensi lain.  Sebagai sebuah ajang bergengsi, KAA diharapkan memberikan banyak pengaruh kepada dunia yang lebih lebih baik. Dan ini dimotori oleh negara di Benua Asia dan Afrika. Perhelatan akbar 10 tahun-an ini  pasti menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi negera-negara yang berpartisipasi di dalamnya. Sesuai dengan temanya: Strengthening South-South Cooperation to Promote Peace and Prosperity (Kerjasama Selatan-Selatan Menuju Perdamaian dan Kemakmuran), maka hasil dari KAA diharapkan bisa terealisasi dengan baik.

Bagi tuan rumah, Indonesia, KAA kali ini juga menjadi ajang untuk mulai “bergaya” kembali di mata dunia. Kita mau menunjukkan bahwa Indonesia masih “bertaji”, “bukan macan ompong” seperti yang mulai digaungkan banyak orang. Kita ingin, bangsa-bangsa lain mengakui eksistensi negeri ini. Menunjukkan kepada mereka bahwa kita tetaplah Asian Miracle (Keajaiban Asia) yang dulu sempat dikagumi bangsa lain.

Saya pribadi, kaget ketika Jokowi menyampaikan pidatonya di hadapan para delegasi KAA. Cukup berani. Berbagai kritikan tajam beliau sampaikan. Lembaga selevel PBB dan lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, IMF atau ADB bahkan kena “semprot” olehnya. Beliau  juga menyoroti berbagai ketimpangan ekonomi yang terjadi kasat mata di dunia. Menurutnya, sebanyak 70% sumber-sumber kekayaan bumi ternyata hanya dikuasai oleh 20% saja penduduk dunia ini. Tragis memang, namun begitulah adanya. Bahkan saya yakin jumlah yang ada di lapangan jauh melebihi angka yang ada tertera dalam laporan statistik.

Pidatonya cukup menyentak dunia. Tidak heran jika banyak pihak yang merasa kebakaran jenggot. Terutama lembaga-lembaga luar negeri yang langsung ditunjuk hidungnya oleh sang presiden.   Tentu pula, banyak pihak yang memuji pidato tersebut. Memuji ketegasannya. Jokowi terlihat berhasil membuat Indonesia memiliki wibawa kembali.

By the way, apakah wibawa dan gengsi negeri ini bisa kembali lagi?

Salah satu yang merusak wibawa adalah utang. Katanya, sekeren apapun seseorang, jika utang bertumpuk, maka biasanya dia pasti akan tertunduk malu ketika berjumpa dengan si pengutang. Pemeo mengatakan pula, bahwa jika Anda berhutang kepada seseorang, maka Anda akan menjadi budaknya. Sebaliknya, jika Anda memberi utang kepada seseorang, maka dia akan menjadi Anda.

Nah, berdasarkan pameo itu, saya mencoba mempelototi posisi utang Indonesia. Ternyata, Februari 2015 lalu utang pemerintah telah bertambah menjadi Rp 2.744,36 triliun dari angka Rp 2.702,29 triliun di akhir Januari. Angka ini ternyata meningkat sebanyak Rp 42 triliun.

Ternyata pula, dalam dua bulan pertama tahun 2015, utang pemerintah RI sudah bertambah hingga Rp 139,43 triliun karena per akhir tahun 2014 utang pemerintah “hanya” Rp 2.604,93 triliun. Komposisi utang pemerintah yang sebesar Rp 2.744,36 triliun itu ternyata didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). SBN tercatat sebanyak Rp 2.053,61 triliun (74,8%), sementara sisanya adalah pinjaman sebesar Rp 690,75 triliun (25,2%).Pantasan kita sering tertunduk tak berdaya di hadapan negara lain🙂

Lalu, siapa kreditur yang “sudi” memberi utang ini?. Ternyata, Jepang adalah negara pemberi utang terbesar dengan porsi hingga 32 %. Sedangkan Bank Dunia tercatat hanya menempati porsi 26 %, disusul ADB sebesar 16%. Kedua lembaga ini yang kena “sindir” oleh Jokowi di pembukaan KAA lalu. Saya sedikit koreksi pidato presiden, IMF sebenarnya sudah dilunasi sejak tahun 2006 lalu di era SBY. Namun, kalaupun mau tetap dikritik saya kira tidak menjadi masalah  :)

Demikianpun, Kemenkeu mengatakan bahwa pinjaman luar negeri dari Bank Dunia, ADB dan Jepang  merupakan sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang. Terserahlah…

Bagaimana cara membayarnya?

Untuk pembayaran utang di atas, pemerintah mengeluarkan dana Rp 18,504 triliun yang digunakan untuk membayar pokok utang dan bunga selama Februari 2015. Total keseluruhan, dalam APBN 2015, pemerintah menganggarkan Rp 413,946 triliun untuk pembayaran pokok utang dan bunga ini. Sangat fantastis. Melebihi biaya untuk subsidi BBM.

Kendati banyak yang tidak setuju, saya anggap kita dapat memaklumi. Itulah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan negara ini. Keberlangsungan aktifitas harian di negera ini ternyata banyak ditopang oleh utang. Sayangnya juga, diarahkan untuk membayar bunga utang juga.

Kondisi di atas seperti itulah ternyata telah lingkaran setan yang tak berkesudahan. Kendati defisit anggaran dianggap sebagai sebuah keniscayaan di negara modern –bahkan sekaliber Amrik saja menanggung puluhan ribu trilyun utang yang harus dibayar- , namun layak dipertanyakan, tidakkah ada jalan keluar atau setidaknya upaya meminimalisir beban utang yang terus menumpuk, terutama terkait pembayaran bunga utang?

Jawaban pertanyaan ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita juga memaklumi kompleksitas permasalahannya. Kondisi negara kita sudah seperti benang kusut.  Memang, saat ini ada beberapa alternatif yang diajukan dan telah dilaksanakan. Misalnya, menghilangkan subsisidi BBM yang menghabiskan hampir 400 Trilyun. Ini telah dijalankan Kendati, menurut BI kebijakan ini akan meningkatkan jumlah orang miskin. Minimal dalam jangka pendek. Anggap saja kita akan terbiasa dengan situasi ini seperti mungkin yang ada di pikiran pembuat kebijakan pencabuta subsisidi ini.🙂

Ada juga opsi, untuk menggenjot pajak sebesar-besarnya dalam rangka menghemat anggaran. Ini juga telah dijalankan. Berbagai kebijakan penghematan saya lihat mulai diluncurkan. Bahkan yang terkini, adanya larangan menggunakan hotel dan perjalanan dinas bagi pejabat. Saya kira kebijakan ini bagus juga, kendati industri perhotelan yang telah terkena imbasnya. Banyak yang gulung tikar juga lho. Syukurlah, kebijakan ini sudah mulai dilonggarkan di tahun 2015 ini.

Namun, kalau kita lebih arif melihat, maka ada satu hal yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Lihat saja, APBN banyak dianggarkan untuk membayar bunga. Ternyata, kita ketemu dengan biang kerok utama kesemrawutan ini. Pembayaran bunga menghabskan lebih dari 25% anggaran. Uang ini hilang di tangan pengutang. Dinikmati tanpa kerja dan diperas dari keringat dan pajak rakyat. Sistem ini sudah demikian sempurnanya dan nyaris terlihat tidak bisa direformasi. Inilah sistem moneter modern. Defisit anggaran dan bunga adalah sebuah keniscayaan.

Saya kira, tentu tidak arif pula merombak sistem yang telah ada secara radikal seperti yang digaungkan sebagian kelompok bangsa ini. Impossible, dan  tidak taktis realistis. Lalu, bagaimana caranya?. Jawaban saya simple. Mengapa kita tidak memberikan kesempatan kepada sistem keuangan syariah untuk lebih berperan besar?.

Sistem keuangan syariah adalah sistem non bunga. Sistem ini telah teruji dari abad-abad dan diakui baik belahan di dunia Islam ataupun di Eropa. Sistem ini menegasikan bunga dalam sistem ekonomi.

Anehnya, ketika sistem riba kemudian mengambil alih sistem keuangan, dunia terlihat takluk begitu saja. Tak berdaya. Padahal sejarah menunjukkan bahwa sistem ribawi terus menyempurnakan bentuknya hingga saat ini. Krisis demi krisis. Bailout demi bailout. Semua dampak ini adalah hasil nyata dari sistem bunga.

Kalau demikian adanya, mengapa tidak mencoba resep-resep yang diberikan oleh pakar keuangan syariah saat ini?. Khususnya untuk Indonesia…

Tugas kita mencoba saja. Misalkan, ketika para penggerak ekonomi syariah mengajukan opsi untuk membuat sebuah bank BUMN syariah, lakukan saja🙂.  Toh, beberapa kendala teknis akan bisa diselesaikan.

Atau ketika ada resep untuk menempatkan dana APBN dan haji di bank syariah. Lakukan saja-lah. Apa susahnya sih?. Kayaknya terlalu dipikirkan sekali. Terlalu diperumit.

Atau ketika para pakar zakat dan wakaf mengajukan rekomendasi untuk menjadikan pajak sebagai pengurang pajak seperti Malaysia. Just do it.!! Simpel saja.

Jangan terlalu khawatir penerimaan pajak akan berkurang. Dulu, ketika Malaysia menerapkan zakat sebagai pengurang pajak. Departemn perpajakan Malaysia khawatir sekiranya, penerimaan pajak merea menurun. Nyatanya, penerimaan pajak justru meningkat ketika zakat dijadikan pengurang pajak. Seidik punya selidik, ternyata kepercayaan masyarakat terhadap negara juga meningkat. Ikhlas mereka juga bertambah  sehingga orang yang mangkir pajak jadi “bertobat”. Ternyata, matematika manusia bisa salah. Matematika Tuhan terlihat lebih canggih. Hemat saya, Indonesia bisa meniru langkah Malaysia ini. Insyaallah permasalahan pajak dan pengemplangnya akan sirna. Silahkan dicoba.

Ketika otoritas negara dan institusi keuangan menunjukkan aksinya maka masyarakat juga jangan mau ketinggalan. Jangan habiskan energi selalu mengkritik lembaga keuangan syariah secara tidak proporsional. Ketimbang membuat energi pikiran dan suara, mengapa tidak tempatkan saja dana kita di lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga itu akan semakin kompetitif. Keberhasilan mereka akan mendorong kesejahteraan ekonomi negeri ini. Akan ada multiplier effect. Tindakan ini jauh lebih produktif dalam membantu negara ketimbang sibuk mencari celah kekurangan yang ada. Serahkan saja kepada para ahli untuk melihat celah yang harus diperbaiki.

Saya kira, sinerji di atas akan menghasilkan sebuah simponi yang indah. Semoga negeri kita tidak lagi dicap sebagai negeri yang punya hobby pengutang. Sehingga para delegasi negara lain tidak hanya mengagui keindahan bantu pancawarna nan indah, tapi mereka juga mengagui ketegasan kita untuk mulai menyembuhkan sistem keuangan yang ada.

Jika tidak sekarang kapan lagi?